Suara Forum Anak Sumba Barat Daya Dorong Kebijakan Nyata untuk Perlindungan Anak

Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menegaskan perannya sebagai representasi suara anak dalam ruang kebijakan publik. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026 di Ro’o Luwa Café and Resto, FAD hadir bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai aktor yang membawa isu-isu krusial terkait hak dan perlindungan anak.

Forum yang diselenggarakan oleh Bapperida ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil (LSM/NGO), pimpinan BUMN dan BUMD, hingga insan pers. Di tengah forum tersebut, FAD Sumba Barat Daya menyampaikan tiga isu strategis yang merefleksikan kondisi nyata yang dihadapi anak-anak di wilayah tersebut.

Pertama, FAD menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Forum Anak secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Hingga saat ini, baru terbentuk 33 Forum Anak Desa, 2 Forum Anak Kelurahan, serta Forum Anak Daerah di tingkat kabupaten. FAD menilai bahwa perluasan dan penguatan struktur ini penting untuk mendorong peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045. Kedua, FAD mengangkat persoalan anak tidak bersekolah dan putus sekolah yang masih menjadi tantangan serius. Melalui berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi perlindungan anak di satuan pendidikan dan komunitas, FAD telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun demikian, mereka menegaskan perlunya intervensi lebih sistematis dari pemerintah daerah, terutama melalui pendataan yang akurat guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sesuai amanat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Ketiga, FAD mengungkap temuan di tingkat komunitas terkait anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar daerah tanpa jaminan pengasuhan yang memadai. Kondisi ini dinilai meningkatkan berbagai risiko, mulai dari kekerasan, rendahnya partisipasi sekolah, penggunaan media sosial yang tidak bijak, hingga persoalan gizi.

Menanggapi hal tersebut, FAD mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penyusunan kebijakan yang mengatur mekanisme perizinan dan/atau pengawasan bagi orang tua yang bekerja ke luar wilayah dengan meninggalkan anak. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak secara optimal.

Keterlibatan aktif FAD dalam Musrenbang ini tidak terlepas dari proses pendampingan yang dilakukan oleh Stimulant Institute-mitra Save the Children sejak tahun 2024. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa anak-anak bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu menyuarakan kebutuhan dan menawarkan solusi. Suara yang disampaikan FAD dalam forum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang inklusif harus memberi ruang bagi anak untuk didengar, dilibatkan, dan dilindungi.